Bupati Barito Timur Ajukan RAPBD 2027 Rp869,2 Miliar

Headline62, Tamiang Layang  –  Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara resmi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp869,2 miliar.

“Menginggat minimnya anggaran yang tersedia, maka pemerintah daerah mengarahkan rancangan anggaran tersebut untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui penguatan pendidikan, kesehatan, daya saing ekonomi, serta pemerataan akses layanan public,” papar Bupati Barito Timur M Yamin dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 yang dibacakan oleh Sekda Misnohartaku pada III Masa Sidang II DPRD Barito Timur, Jumat, (11/9/2026).

Bupati Yamin mengatakan penyusunan APBD 2027 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana, transparan, dan akuntabel sekaligus menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat Barito Timur.

“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan wujud komitmen kami untuk melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, transparan, dan akuntabel, serta untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Barito Timur,” katanya.

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang telah ditandatangani bersama, pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD dengan total anggaran Rp869.218.808.466,07.

Rancangan tersebut memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp848.018.349.723. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp869.218.808.466,07, yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dengan selisih antara pendapatan dan belanja tersebut, pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan netto sebesar Rp21.200.458.743,08 untuk menutupi defisit anggaran dalam rancangan APBD 2027.

Yamin menyebut pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan 2027, yakni “Peningkatan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, gigih, berdaya saing dan berkarakter.” Tema tersebut menjadi pijakan dalam mengarahkan kebijakan pembangunan, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, layanan publik, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan penguatan SDM.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Barito Timur menetapkan empat prioritas APBD 2027. Keempatnya mencakup penguatan bidang pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan daya saing dan kegigihan ekonomi, serta pemerataan akses layanan publik.

“Tema tersebut menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, serta akses layanan publik guna menciptakan SDM yang menjadi modal utama kemajuan daerah,” ujarnya.

Dalam rancangan belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total belanja daerah. Alokasi tersebut diarahkan untuk memenuhi ketentuan terkait fungsi pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran melalui Dinas Kesehatan dan RSUD untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Namun, pemerintah daerah mengakui pembangunan infrastruktur pelayanan publik masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Alokasi belanja infrastruktur dalam rancangan APBD 2027 belum memenuhi target mandatory spending sebesar 40 persen dari total belanja daerah.

Kondisi tersebut dipengaruhi besarnya belanja wajib dan mengikat, antara lain belanja pegawai yang masih berada di atas 30 persen dari APBD, selain kewajiban memenuhi alokasi pendidikan dan kesehatan.

“Pemerintah Daerah perlu melakukan efisiensi anggaran dan skala prioritas secara bertahap dengan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegas Yamin.

Selain sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan ASN serta pengawasan internal pemerintah. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat kompetensi aparatur sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Bupati juga mengajak DPRD Barito Timur membahas rancangan APBD 2027 secara konstruktif dan responsif. Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dinilai penting agar setiap program pembangunan yang masuk dalam APBD benar-benar selaras dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat.

“Saya percaya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat dapat bekerja sama dan memberikan dukungan, saran serta pemikiran yang konstruktif dan responsif dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2027,” katanya.

Menurut Yamin, pembahasan APBD 2027 juga perlu mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, prioritas Kabupaten Barito Timur, termasuk 20 program Bupati dan Wakil Bupati serta kebutuhan masyarakat dan daerah.

“Dengan demikian APBD tahun anggaran 2027 dapat kita jadikan instrumen utama untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Timur,” pungkasnya. (A1)