Gubernur Kalteng  Evaluasi Penerima Kartu Huma Betang, Ini Respons  dari Masyarakat

Headline62, Palangka Raya   —    Evaluasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memantik beragam respons dari masyarakat.

Di satu sisi, kebijakan pencabutan penerima dinilai sebagai langkah perbaikan, namun di sisi lain keluhan terkait ketepatan sasaran dan proses pendataan masih muncul.

Sejumlah warganet menyoroti masih adanya warga kurang mampu yang belum tersentuh bantuan.

Mereka mempertanyakan mekanisme pendataan yang dianggap belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan.

“Bapak gubernur yg terhormat masih banyak yg tidak mendapat kan kartu Huma Betang pak seperti janda, duda dn banyak LG orang2 yg di golong kn tidak mampu kenapa? Dan ada apa bapak,” tulis akun Rudyhartono, Kamis (9/4/2026).

Kritik juga datang terkait dugaan ketidaktepatan sasaran. Beberapa warga menilai proses pendataan masih menggunakan data lama, sehingga kondisi riil di lapangan tidak sepenuhnya tergambar.

“G mana ngak salah sasaran pendataannya pakai nya data lama semua yg dari pusat …ngak di data langsung dari RT ke RT,” ujar Supar Pardi.

Hal senada disampaikan Hans Adriyan yang menilai pembaruan data belum maksimal.

“Sudah beberapa kali pemutakhiran data RT/RW tapi masih saja pakai data lama yg mana sebagian orang sudah meninggal,” tulisnya.

Selain itu, ada pula keluhan dari aparat lingkungan yang mengaku tidak tau proses distribusi.

“Di tempat kami cuma beberapa orang saja itu pun TDK tepat sasaran.. A saya sebagai ketua RT pun TDK tau intah kapan kartu itu di bagikan,” ungkap Ariyandi.

Suara kritis tetap mendominasi, termasuk yang menyoroti perlunya verifikasi langsung di lapangan agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Selama tidak ada tim verifikasi yang turun ke lapangan dan cek langsung tak akan tepat sasaran,” tulis Om Yakub R.

Bahkan, sebagian warganet menilai persoalan ini tidak lepas dari dinamika sosial dan persepsi di masyarakat.

“Semuanya permainan politik, ada hitam dan putih,” tulis Syamsuri Syamsuri.

Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran sebelumnya menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan penyaluran bantuan. Sekitar 15 persen penerima bahkan telah dicabut karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

Ia menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pemerintah juga berjanji akan terus melakukan perbaikan, termasuk dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan data penerima benar-benar sesuai kondisi masyarakat.(*)