Tangani Bencana, Pemkab Barito Timur Anggarkan BTT Rp 8,3 Miliar di APBD Perubahan 2026
- calendar_month Senin, 21 Sep 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Headline62, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8,3 miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengantisipasi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi hingga akhir tahun.
Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, mengatakan anggaran BTT tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kegiatan dalam Raperda Perubahan APBD 2026 yang secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1,062 triliun.
Hal itu disampaikan Nursulistio usai rapat paripurna penyampaian laporan hasil rapat kerja dan pendapat akhir kepala daerah terhadap pengajuan Raperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Barito Timur, Senin (21/9/2026).
“Isi Raperda Perubahan APBD 2026 ini berupa penyesuaian kegiatan, termasuk penanganan Karhutla melalui Belanja Tidak Terduga atau BTT sebesar Rp8,3 miliar,” kata Nursulistio.
Menurutnya, dukungan anggaran melalui BTT menjadi penting karena penanganan Karhutla di Kabupaten Barito Timur saat ini telah memasuki status tanggap darurat.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan dan pemenuhan kebutuhan operasional di lapangan.
Nursulistio meminta penggunaan anggaran BTT dilakukan secara tepat sasaran, terutama untuk menangani dampak Karhutla sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana lain hingga akhir tahun.
“Kita minta penggunaan dana BTT ini difokuskan kepada dampak Karhutla dan seluruh bencana yang mungkin saja terjadi di tahun ini,” ujarnya.
Dukung Operasional Tim dan Relawan
Nursulistio juga menekankan agar dukungan melalui BTT tidak hanya digunakan untuk kebutuhan penanganan langsung, tetapi juga menunjang operasional personel dan relawan yang terlibat dalam penanganan Karhutla.
Menurutnya, seluruh tim yang bekerja secara terkoordinasi di lapangan perlu mendapatkan dukungan operasional agar penanganan Karhutla dapat berjalan secara optimal.
Dukungan tersebut, antara lain, dapat mencakup kebutuhan bahan bakar, konsumsi, hingga jaminan kesehatan bagi personel dan relawan selama menjalankan tugas.
“Semua tim yang berjuang menangani Karhutla, termasuk para relawan yang terkoordinasi, kami harapkan didukung operasional mereka melalui dana BTT, termasuk bahan bakar, konsumsi dan jaminan kesehatan,” katanya.
Raperda Masuk Tahap Evaluasi Gubernur
Lebih lanjut, Nursulistio menjelaskan DPRD Barito Timur pada Senin (21/9/2026) melaksanakan dua rapat paripurna yang berkaitan dengan Raperda Perubahan APBD 2026.
Paripurna pertama membahas penyampaian laporan hasil rapat kerja antara masing-masing komisi DPRD dengan mitra kerja. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna kepada kepala daerah.
Selanjutnya, DPRD melaksanakan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir kepala daerah terhadap pengajuan Raperda Perubahan APBD 2026.
Setelah seluruh tahapan di DPRD selesai, Raperda beserta dokumen pendukung akan disampaikan kepada kepala daerah untuk selanjutnya dimintakan evaluasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah hasil evaluasi gubernur diterima, DPRD bersama pemerintah daerah akan kembali melakukan pembahasan untuk menyesuaikan Raperda dengan hasil evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kita berharap evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah tidak lama karena secara aturan paling lama 14 hari. Kalau bisa dibantu agar selesai lebih cepat tentu Raperda ini bisa segera kita tetapkan,” ujar Nursulistio.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dan evaluasi dapat diselesaikan pada September 2026. Jika belum memungkinkan, penetapan Perda Perubahan APBD 2026 ditargetkan paling lambat awal Oktober.
“Kita berharap di bulan September ini sudah clear semua. Kalaupun tidak, di awal Oktober sudah selesai semua sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan tidak terkendala waktu dan bisa cepat selesai,” pungkasnya.(A1)
- Penulis: Redaksi



Saat ini belum ada komentar