APBD Perubahan 2026 Barito Timur Difokuskan untuk Perkuat Fiskal dan Respons Karhutla

Headline62, Tamiang Layang –  Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan arah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan kemandirian fiskal, penajaman belanja, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penanganan persoalan mendesak yang langsung menyentuh masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Barito Timur M Yamin melalui jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Barito Timur atas pengajuan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026, yang disampaikan Sekretaris Daerah Barito Timur Misnohartaku dalam lanjutan Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Eskop, Selasa, (1/9/2026).

Secara umum Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pertanyaan, tanggapan, saran dan pendapat yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya. Pemerintah daerah menyatakan seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 ke tahap berikutnya.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah menyatakan sependapat bahwa penurunan transfer dari pemerintah pusat tidak semata-mata harus dipandang sebagai persoalan, tetapi dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal Barito Timur.

“Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan PAD dimana pelaksanaannya tidak menjadi beban untuk masyarakat dan dunia usaha dengan diimbangi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” demikian jawaban Yamin yang dibacakan Misnohartaku.

Pemerintah daerah juga memastikan Perubahan APBD 2026 diarahkan pada proyek-proyek strategis yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas tersebut meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang dinilai mendesak dibutuhkan masyarakat.

Pemkab Barito Timur juga menyepakati pandangan Golkar agar setiap penambahan maupun pengurangan belanja modal didasarkan pada kajian yang matang. Ke depan, setiap usulan proyek akan dilengkapi studi kelayakan komprehensif, analisis manfaat-biaya, serta jadwal pelaksanaan yang jelas dan terukur.

“Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menghindari proyek mercusuar yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Seluruh program pembangunan akan kami fokuskan pada program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Barito Timur,” tegas Bupati dalam jawabannya.

Terhadap Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Barito Timur menyatakan akan menindaklanjuti harapan agar peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa menekan daya beli masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen melakukan penajaman belanja daerah yang berorientasi hasil untuk mendukung target pembangunan serta mematuhi arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perubahan APBD 2026, kata pemerintah daerah, akan dikelola secara cermat agar seluruh program prioritas tidak terkendala realisasinya pada sisa tahun anggaran. Pemkab juga akan berupaya meningkatkan belanja sektor infrastruktur publik untuk mempercepat pembangunan pelayanan publik dan infrastruktur yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah.

“Perubahan APBD TA. 2026 dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat terutama dalam beberapa hal diantaranya mengurangi angka kemiskinan, putus sekolah dan peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan, infrastruktur bisa terselesaikan dengan baik,” demikian jawaban Bupati.

Kebijakan tersebut diselaraskan dengan visi pembangunan Barito Timur, yakni “Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.”

Sementara menanggapi Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menyatakan akan berupaya lebih keras meningkatkan PAD dengan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal. Pemkab juga berharap DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat terus mengawal upaya tersebut agar kemandirian fiskal Barito Timur semakin kuat.

Salah satu poin penting dalam jawaban tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penyediaan air bersih. Pemkab Barito Timur menyatakan dua persoalan tersebut telah masuk dalam prioritas wajib pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam Perubahan APBD 2026.

“Dalam Perubahan APBD TA. 2026 ini sudah merupakan prioritas wajib bagi Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait untuk mengupayakan penanganan Karhutla dan Penyediaan Air Bersih baik melalui Belanja Tidak Terduga serta kegiatan pada Instansi terkait,” kata Bupati dalam jawaban yang dibacakan Sekda Misnohartaku.

Untuk Fraksi Perindo, pemerintah daerah menyatakan akan terus mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa memberatkan masyarakat kecil. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan dan penagihan pajak serta retribusi daerah.

Pemkab juga memastikan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi akan diupayakan terserap maksimal dan sesuai peruntukannya. Pemerintah berharap dukungan DPRD dalam mengawal kebijakan tersebut sehingga kemandirian fiskal Barito Timur terus meningkat.

Pada sisi belanja, pemerintah menyatakan akan memprioritaskan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan.

Pemerintah juga berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan penghubung antardesa, jembatan, air bersih, listrik dan jaringan internet. Prioritas akan diberikan kepada wilayah kecamatan yang selama ini masih tertinggal agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan di Barito Timur.

Selain infrastruktur dasar, Pemkab Barito Timur menyatakan akan mendorong dan mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan petani, nelayan, UMKM dan koperasi. Perubahan APBD 2026 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi daerah sekaligus penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Pemerintah juga menyatakan siap membahas Raperda Perubahan APBD 2026 secara mendalam bersama komisi terkait untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat Barito Timur. Pemkab berkomitmen melibatkan partisipasi masyarakat dan DPRD dalam pengawasan pelaksanaan program-program prioritas agar tepat sasaran dan akuntabel.

Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Pemkab Barito Timur menyatakan akan melakukan penyesuaian target pendapatan daerah berdasarkan perkembangan dan realisasi penerimaan hingga semester pertama serta potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan sampai akhir tahun anggaran.

Langkah tersebut diharapkan membuat target retribusi daerah dapat terealisasi maksimal sehingga mampu menunjang belanja prioritas daerah. Pemerintah juga menyatakan akan melakukan penajaman belanja pada program produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Penajaman belanja daerah pada program produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat seperti pengurangan belanja operasional yang kurang efektif, efisiensi kegiatan seremonial, meningkatkan pagu OPD yang memiliki serapan anggaran tinggi dan Produktif serta bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan anggaran untuk program dan kegiatan yang bersifat prioritas, mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan dasar serta kesejahteraan masyarakat. Hal itu mencakup pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur sekolah yang belum layak dan rusak, jalan wilayah yang rusak, saluran irigasi serta jalan-jalan pertanian yang membutuhkan perbaikan.

Terkait belanja modal, pemerintah menyebut dalam rancangan Perubahan APBD 2026 terdapat kenaikan belanja modal yang mendukung pemenuhan mandatory spending terkait belanja infrastruktur pelayanan publik. Pemkab juga akan mengupayakan anggaran proporsional untuk menghadapi persoalan akibat cuaca kemarau panjang, termasuk Karhutla, penyediaan air bersih dan gagal panen masyarakat.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi PSRD mengenai masih adanya jabatan yang diisi Pelaksana Tugas (Plt), pemerintah daerah menyatakan telah melakukan langkah percepatan pengisian jabatan definitif melalui mekanisme job fit, evaluasi kinerja serta tahapan lain sesuai ketentuan manajemen ASN.

“Proses tersebut masih dalam penyelesaian dan terus dipercepat melalui koordinasi dengan pihak terkait, sehingga diharapkan pengisian jabatan definitif dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan,” demikian jawaban Bupati.

Dalam hal peningkatan PAD, Pemkab Barito Timur kembali menegaskan akan mengoptimalkan sektor-sektor potensial, termasuk retribusi dan pajak daerah, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Pemerintah juga akan mengevaluasi serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah yang dinilai belum optimal.

Pelaksanaan program kegiatan ke depan akan diarahkan agar lebih efektif dan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Belanja daerah juga akan difokuskan pada program prioritas sesuai visi dan misi pembangunan Barito Timur.

Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah hal yang berpotensi menjadi permasalahan pada akhir tahun anggaran. Evaluasi mencakup pelaksanaan pekerjaan fisik, pekerjaan yang memerlukan proses tender, kegiatan yang regulasinya masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat, serta kegiatan yang diyakini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran maupun sarana prasarana.

Terkait kondisi kabut asap, Pemkab Barito Timur menyatakan telah mengeluarkan surat edaran melalui Dinas Pendidikan mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik akibat kondisi kabut asap yang dapat berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan.

Di sisi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah juga akan lebih menekankan realisasi belanja secara maksimal sekaligus meminimalkan SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Pemenuhan program prioritas yang mendapatkan alokasi signifikan akan diarahkan terutama untuk pelayanan dasar masyarakat, yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

“Pengelolaan keuangan daerah agar realisasi belanja maksimal dan meminimalisir SILPA. Pemenuhan program prioritas yang mengalami alokasi signifikan, untuk pelayanan dasar masyarakat baik Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur agar pelaksanaan Perubahan APBD TA.2026 berjalan tertib dan tepat guna,” jawab Yamin.

Mengakhiri jawaban Kepala Daerah, Yamin menegaskan seluruh masukan, saran dan kritik membangun dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2026.

“Secara umum seluruh masukan, saran, kritik membangun dari Fraksi-Fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lebih lanjut,” katanya.

Yamin berharap tekad, semangat dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Barito Timur demi tercapainya “Gumi Jari Janang Kalalawah”. (A1)