Fraksi Gerindra Siap Bahas RAPBD Barito Timur Tahun 2027 

Headline62, Tamiang Layang –  Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, dapat menerima Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya dengan sejumlah catatan

“Secara umum fraksi kami menerima penjelasan Kepala Daerah terhadap Nota Keuangan dan  Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya dengan catatan,” tegas Ketua Fraksi Gerindra, I Putu Widid Septiawan,  saat memacakan pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna III masa Sidang I DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, catatan penting yang kami sampaikan kepada pihak eksekutif  untuk terus mengupayakan trobosan yang inovatif dalam mengelola sumberdaya daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta semakin serius menangani masalah karhutla dan kekeringan yang melanda daerah itu

Ditambahkan dia, Fraksi Gerindra juga tidak hanya mencermati postur anggaran yang direncanakan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan sejumlah catatan strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pengisian jabatan yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Salah satu poin yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Timur didorong untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya daerah guna meningkatkan penerimaan PAD.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih memadai dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Optimalisasi PAD juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan anggaran, terutama agar pendapatan daerah dapat dikelola secara efektif dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Selain persoalan pendapatan, Fraksi Gerindra turut menyoroti percepatan pengisian jabatan yang hingga kini masih diisi oleh pejabat berstatus Plt.

Menurut catatan fraksi, pengisian jabatan secara definitif perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan tugas pemerintahan, koordinasi organisasi, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Di sektor lingkungan dan pelayanan dasar, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kabupaten Barito Timur memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Persoalan karhutla dinilai membutuhkan langkah penanganan yang serius dan terkoordinasi, terutama untuk mengantisipasi dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas warga.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian melalui langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan diterimanya penjelasan kepala daerah untuk dibahas pada tahap selanjutnya, Fraksi Gerindra berharap proses pembahasan anggaran dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat, penguatan pendapatan daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penanganan persoalan mendasar di Kabupaten Barito Timur. (A1)