Infrastruktur dan PAD Jadi Pekerjaan Rumah Pemkab Bartim dalam RAPBD 2027

Headline62, Tamiang Layang –  Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi dua tantangan yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menanggapi berbagai catatan enam fraksi DPRD terkait pengelolaan keuangan daerah tersebut dalam Lanjutan Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Barito Timur, Selasa (13/10/2026) Jawaban kepala daerah disampaikan Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, atas nama  Bupati Barito Timur M Yamin.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik yang belum mencapai 40 persen. Kondisi tersebut berkaitan dengan tingginya belanja pegawai yang telah melampaui 30 persen dari anggaran daerah.

Menanggapi catatan tersebut, pemerintah daerah menyatakan akan berupaya meningkatkan porsi belanja modal secara bertahap. Pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan publik juga akan menjadi perhatian di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Di sisi pendapatan, Pemkab Barito Timur sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPRD mengenai pentingnya mengoptimalkan PAD. Upaya tersebut akan ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pemerintah daerah juga mengarahkan strategi peningkatan PAD pada pengembangan dan hilirisasi produk unggulan, seperti karet, kelapa sawit dan padi lokal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat penerimaan daerah dan perekonomian masyarakat.

Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Partai Golkar turut menyoroti pemenuhan belanja wajib pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan. Pemerintah daerah menyatakan menyambut baik dukungan terhadap pemenuhan alokasi tersebut.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan daerah dan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah daerah juga menyatakan akan meningkatkan perhatian terhadap infrastruktur dasar guna mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Selain persoalan anggaran, Fraksi Gerindra menyoroti percepatan pengisian jabatan kosong yang masih dijalankan pelaksana tugas (Plt). Pemkab Bartim menjelaskan bahwa proses tersebut telah dilakukan melalui mekanisme job fit dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Fraksi Gerindra juga menyoroti kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan krisis air bersih. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa penanggulangan karhutla dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT). Adapun pemenuhan kebutuhan air bersih antara lain diupayakan melalui pembangunan sumur bor.

Dari sisi program pembangunan, APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung 20 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur. Program tersebut meliputi pendidikan gratis, berobat gratis, pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bantuan alat pertanian serta dukungan modal usaha bagi pemuda.

Fraksi PKB turut menekankan peningkatan PAD secara realistis dan transparan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan. Pemerintah daerah menyatakan akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi serta berkoordinasi terkait potensi Pelabuhan Telang Baru.

Sementara itu, terhadap berbagai pertanyaan dan masukan Fraksi Perindo serta Fraksi PSRD, pemerintah daerah menyampaikan tanggapan mengenai pengembangan ekonomi lokal dan menyiapkan penjelasan terperinci melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 setelah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Berbagai catatan dan jawaban pemerintah daerah selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif sebelum proses penetapan anggaran dilanjutkan.

Pemkab Barito Timur berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, memperkuat pendapatan daerah dan mendukung pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat. (A1)