Menanti Sikap dan Kebijakan Pemerintah Pasca Karhutla di Kalteng

Oleh: Anigoru 

KEBAKARAN HUTAN dan LAHAN (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Kalimantan Tengah. Asap pekat, kualitas udara yang menurun, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga ancaman terhadap kesehatan menjadi konsekuensi yang harus ditanggung bersama ketika kebakaran meluas.

Di tengah situasi tersebut, perhatian publik biasanya tertuju pada upaya pemadaman. Petugas berjibaku di lapangan, masyarakat berusaha melindungi diri dari paparan asap, sementara pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan api.

Namun, pertanyaan penting yang perlu kita ajukan adalah: apa yang dilakukan pemerintah setelah api berhasil dipadamkan?

Karhutla tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan kebakaran yang selesai ketika titik api menghilang. Persoalan yang lebih besar justru berada pada dampak setelahnya serta bagaimana pemerintah mengambil pelajaran untuk mencegah kejadian serupa kembali berulang.

Jangan Berhenti pada Pemadaman

Penanganan karhutla memang membutuhkan respons cepat. Pemadaman dan penyelamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Tetapi kebijakan pemerintah tidak boleh berhenti sampai pada tahap tanggap darurat.

Pasca karhutla, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Apa penyebab kebakaran? Di mana lokasi yang paling rawan? Bagaimana kondisi lahan pascakebakaran? Apakah terdapat kelemahan dalam sistem pencegahan dan pengawasan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka dan berdasarkan data.

Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana pemerintah melakukan penelusuran terhadap penyebab kebakaran, termasuk apabila ditemukan dugaan kelalaian atau pelanggaran. Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi solusi yang dilakukan hanya bersifat sementara.

Masyarakat Jangan Terus Menjadi Korban

Dampak karhutla bukan hanya dirasakan oleh mereka yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Asap dapat menyebar ke berbagai wilayah dan mengganggu kehidupan masyarakat dalam skala yang lebih luas.

Anak-anak harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Sekolah dan kegiatan masyarakat dapat terganggu. Kelompok rentan menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar. Para pengguna jalan juga harus menghadapi jarak pandang yang menurun ketika kabut asap semakin tebal.

Karena itu, pasca karhutla pemerintah perlu memastikan adanya langkah pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Pelayanan kesehatan harus diperkuat. Ketersediaan masker dan fasilitas penanganan gangguan akibat asap harus diperhatikan. Informasi mengenai kualitas udara juga perlu disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat.

Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi dampak karhutla sendirian setelah perhatian publik mulai beralih kepada persoalan lain.

Perlu Kebijakan Pencegahan yang Lebih Tegas

Kalimantan Tengah bukan pertama kali menghadapi karhutla. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi modal penting untuk membangun sistem pencegahan yang lebih baik.

Pemerintah perlu memperkuat pemetaan wilayah rawan kebakaran, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, masyarakat dan berbagai pihak lainnya.

Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan transparan apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Tidak boleh ada kesan bahwa penanganan karhutla hanya ramai ketika api membesar. Pencegahan justru harus dilakukan jauh sebelum musim kemarau mencapai kondisi kritis.

Perusahaan dan Masyarakat Harus Dilibatkan

Upaya pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha, khususnya perusahaan yang memiliki konsesi lahan, juga mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pengawasan terhadap lahan, kesiapan peralatan pemadam, keberadaan personel, hingga sistem deteksi dini harus benar-benar berjalan.

Di sisi lain, masyarakat juga harus menjadi bagian dari solusi. Edukasi mengenai larangan dan bahaya pembakaran lahan perlu terus dilakukan. Masyarakat di wilayah rawan kebakaran harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam sistem pencegahan dan pelaporan dini.

Dengan demikian, pemerintah tidak bekerja sendirian, tetapi membangun sebuah sistem perlindungan bersama.

Jangan Tunggu Karhutla Berikutnya

Yang paling dikhawatirkan adalah ketika api telah padam, asap menghilang, dan aktivitas masyarakat kembali normal, maka persoalan karhutla dianggap selesai.

Padahal, justru saat itulah pekerjaan penting harus dimulai.

Pemerintah perlu mengevaluasi seluruh proses penanganan, mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki kebijakan, dan memastikan anggaran pencegahan digunakan secara efektif.

Kita tentu berharap karhutla tidak kembali terjadi dengan skala yang lebih besar. Tetapi harapan saja tidak cukup. Diperlukan kebijakan konkret, koordinasi yang kuat, pengawasan yang konsisten dan keberanian mengambil tindakan.

Kalimantan Tengah memiliki pengalaman panjang menghadapi karhutla. Karena itu, sudah saatnya pengalaman tersebut melahirkan kebijakan yang lebih kuat, bukan sekadar menjadi catatan tahunan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu pemerintah memadamkan api. Masyarakat menanti sikap dan kebijakan pemerintah yang mampu mencegah api kembali muncul.

Pasca karhutla harus menjadi momentum untuk berbenah.

Sebab keberhasilan pemerintah bukan hanya ketika mampu memadamkan api, tetapi ketika mampu memastikan api tidak kembali membakar hutan, lahan dan masa depan masyarakat Kalimantan Tengah.

*Penulis Adalah Wartawan Madya – Pemerhati Sosial