Wapres Gibran Tinjau Karhutla di Kalteng

Headline62, Palangka Raya –  Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (10/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus melihat upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait.

Kedatangan Wapres Gibran di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, disambut Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di VIP Room Bandara Tjilik Riwut.

Dalam agenda kunjungan kerjanya, Wapres dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak karhutla, di antaranya SDN-2 Petuk Katimpun dan kawasan Nyaru Menteng. Peninjauan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, termasuk berbagai langkah pemadaman, pencegahan, dan penanganan dampak karhutla.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, kondisi karhutla di wilayah Kalteng hingga awal September 2026 masih menjadi persoalan serius. Peningkatan titik panas, kejadian kebakaran, dan luasan lahan yang terbakar terjadi di sejumlah kabupaten dan kota.

“Karhutla di Kalimantan Tengah sampai awal September masih cukup serius. Karena itu, kami terus memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan di lapangan bersama seluruh unsur yang terlibat,” ujarnya

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengerahkan personel, sarana dan prasarana, serta dukungan operasional untuk mempercepat penanganan kebakaran. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan berbagai pihak juga terus ditingkatkan agar setiap kejadian dapat segera ditangani.

Selain persoalan kebakaran, kualitas udara akibat kabut asap juga menjadi perhatian pemerintah. Di sejumlah wilayah, kualitas udara sempat berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya sehingga berpotensi mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

“Dampak karhutla bukan hanya pada lahan yang terbakar, tetapi juga terhadap kualitas udara dan masyarakat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan,” katanya.

Sebagai langkah percepatan, Pemerintah Provinsi Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat karhutla. Penetapan status tersebut menjadi dasar penguatan pengerahan berbagai sumber daya untuk melaksanakan pemadaman sekaligus pencegahan meluasnya kebakaran.

Namun, Agustiar mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penanganan karhutla, terutama akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman di sejumlah wilayah membutuhkan waktu dan dukungan lebih besar.

“Kendala utama yang masih kami hadapi adalah akses menuju lokasi kebakaran dan ketersediaan sumber air. Ada wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, sehingga membutuhkan dukungan pemadaman dari udara,” jelasnya.

Karena itu, Pemprov Kalteng berharap kunjungan Wapres Gibran dapat memperkuat dukungan Pemerintah Pusat terhadap penanganan karhutla di daerah. Sejumlah kebutuhan yang diusulkan antara lain penambahan armada helikopter untuk pemadaman dari udara, bantuan peralatan pemadaman, dukungan operasional, serta pembangunan sumber air di kawasan rawan kebakaran.

“Untuk mempercepat penanganan, kami membutuhkan dukungan tambahan, khususnya helikopter untuk pemadaman dari udara, peralatan pemadaman, dukungan operasional, serta pembangunan sumber air seperti sumur bor dan embung di wilayah rawan karhutla,” ungkap Agustiar.

Ia menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Diperlukan sinergi seluruh unsur, mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, petugas pemadam, relawan, hingga masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi seluruh unsur menjadi kunci dalam penanganan Karhutla, sehingga masyarakat dan lingkungan Kalimantan Tengah dapat terlindungi dari dampak kebakaran dan kabut asap,” tegasnya.

Gubernur berharap kehadiran Wapres di Kalteng dapat memberikan penguatan terhadap langkah-langkah penanganan karhutla sekaligus memastikan dukungan lintas sektor berjalan secara optimal.

“Kami berharap kunjungan Wakil Presiden dapat semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam penanganan karhutla dan perlindungan masyarakat,” pungkasnya.

Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Kalteng. Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi seluruh unsur di daerah, upaya pemadaman, pencegahan, serta penanganan dampak kebakaran diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Turut hadir dalam penyambutan Wapres, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden serta unsur Forkopimda Provinsi Kalteng.(A1/*)