Pemkab Bartim Pantau Ketersediaan BBM, Soroti Lonjakan Harga dan Kelangkaan Solar
- calendar_month Senin, 20 Apr 2026
- print Cetak
Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) melakukan pemantauan ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM), Senin (20/4/2026)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Headline62, Tamiang Layang — Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) melakukan pemantauan ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM), ke SPBU, Pertasop dan pada tingket pengecer diwilayah itu, Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut melibatkan tim gabungan dari Pemkab, TNI, Polri, dan Satpol PP guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar di lapangan.
Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelo, saat memimpin kegiatan menyampaikan bahwa hasil pemantauan di SPBU Longkang menunjukkan harga BBM masih mengacu pada ketentuan resmi, yakni Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.600 per liter, dan Dexlite Rp24.150 per liter. dimana, terjadi lonjakan signifikan pada Dexlite yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.500 per liter. Sementara itu, Bio Solar dilaporkan tidak tersedia.
“Permintaan BBM dari SPBU diajukan setiap hari ke Depo Banjarmasin, namun ketersediaan masih terbatas. Bahkan untuk Bio Solar saat ini kosong,” ujar Ari.
Di sisi lain, ditemukan perbedaan harga yang cukup tinggi di tingkat eceran. Di Kios Sayuti, Desa Matabu, Pertalite dijual Rp14.000 per liter dan Pertamax Rp16.000 per liter. Sedangkan di Pom Mini Tiga Putri, Pertalite dijual Rp13.500 per liter dan Pertamax Rp15.500 per liter. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga pembelian dari pelansir yang berkisar Rp12.500 hingga Rp14.500 per liter.
Untuk mengendalikan distribusi, pelansir BBM dari wilayah Bartim dan Kalimantan Selatan dibatasi maksimal 20 liter per hari serta tidak diperbolehkan menggunakan jerigen. Selain itu, jika masih terdapat sisa stok, SPBU Longkang akan melakukan penjualan tambahan pada malam hari mulai pukul 18.00 WIB.
Pemerintah daerah juga mengimbau pengelola SPBU agar mengatur antrean dengan baik guna menghindari potensi keributan di tengah masyarakat. Transparansi informasi terkait ketersediaan BBM dinilai penting, terutama saat stok mulai menipis.
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menimbun BBM atau memainkan harga. Ini akan merugikan masyarakat,” tegas Ari.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bartim berencana menerbitkan surat edaran atau imbauan resmi terkait pengaturan distribusi dan penjualan BBM. Sementara itu, usulan penambahan kuota BBM untuk Bartim yang sebelumnya diajukan ke Depo Banjarmasin hingga kini masih menunggu tanggapan.(A1)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar