KUA-PPAS APBD Kalteng 2027 Disepakati, Belanja Daerah Tembus Rp5,73 Triliun

Headline62, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), secara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. 

Dalam kesepakatan tersebut, proyeksi pendapatan daerah dipatok mencapai Rp5,386 triliun lebih, sedangkan postur belanja daerah menyentuh angka Rp5,736 triliun lebih.

Kesepakatan strategis ini, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (19/8/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong. Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo bersama Arton, serta turut didampingi Wakil Ketua I Riska Agustin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, dan Wakil Ketua III Junaidi.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengungkapkan dinamika pembahasan antara legislatif dan eksekutif menghasilkan penambahan anggaran yang cukup signifikan.

“Untuk tahun 2027 ini, ada penambahan sekitar Rp100 miliar lebih dari usulan awal pemerintah, setelah melalui tahapan pembahasan yang sangat intensif antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Arton.

Berdasarkan kesepakatan akhir, target pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,386 triliun lebih, berbanding dengan belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp5,736 triliun lebih. 

Arton menjelaskan, defi sit atau selisih antara pendapatan dan belanja tersebut akan ditutup menggunakan skema pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026.

“Total belanja kita memang mencapai Rp5,7 triliun lebih. Namun, kekurangan tersebut akan tertutupi dengan aman oleh ketersediaan SiLPA kita yang berada di kisaran Rp350 miliar lebih,” terangnya memastikan keamanan ruang fiskal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyebutkan bahwa dokumen KUA-PPAS ini merupakan fondasi utama dalam meracik Rancangan APBD 2027. 

Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan arah pembangunan, prioritas daerah, serta mengukur kemampuan fi skal ke dalam kebijakan anggaran riil.

Mewakili Gubernur Kalteng, Edy menegaskan, komitmen pemerintah untuk terus mengelola APBD secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di tengah keterbatasan ruang fi skal, pemerintah daerah dituntut untuk lebih ketat dan selektif.

“Setiap rupiah dari APBD harus disaring selektif dan diprioritaskan untuk programprogram yang benar-benar memberikan dampak positif dan langsung dirasakan oleh masyarakat kita,” tegas Edy.

Arah kebijakan anggaran 2027 difokuskan pada sejumlah sektor prioritas. Di antaranya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, hingga pengembangan ekonomi daerah. 

Sektor pertanian, perkebunan, hilirisasi sumber daya, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelestarian lingkungan hidup juga tak luput dari atensi utama. (A1/*)